Pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan program food estate menjadi sorotan utama publik, terutama karena nilai dana yang fantastis yang telah dikeluarkan, mencapai Rp 1.760 triliun untuk alutsista dan Rp 33 triliun untuk program food estate. Namun, perhatian tertuju pada kontroversi seputar keputusan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dan Pembinaan Industri, yang memilih asal-asalan vendor untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Dari berbagai sumber, terungkap bahwa sejumlah vendor yang dipilih ternyata masih memiliki hubungan dengan Prabowo sendiri sebagai Menteri Pertahanan dan pimpinan Partai Gerindra. Bukan hanya itu, sebagian besar pemimpin vendor yang terlibat juga terindikasi merupakan kader partai Gerindra sendiri, partai yang sampai saat ini masih dipimpin oleh Prabowo. Keterlibatan politik dalam pemilihan vendor ini menciptakan dugaan bahwa proses tersebut tidak sepenuhnya transparan dan objektif atau bahkan terkesan rahasia.
Ketidakpuasan masyarakat semakin membesar ketika Anies Baswedan, juga memberikan kritik serta sindiran terkait adanya unsur orang dalam (ordal) dalam pengadaan alutsista dan program food estate dalam debat pilpres kemarin. Anies Baswedan secara tegas menyatakan kekhawatirannya terhadap potensi nepotisme dalam proses tersebut.
Dana sebesar Rp 1.760 triliun yang dikeluarkan untuk pembelian alutsista bekas pun menjadi fokus perhatian. Publik meragukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana sebesar itu, terutama dengan keterlibatan politisi dan kader partai dalam pemilihan vendor. Pertanyaan pun muncul mengenai sejauh mana keputusan pengadaan ini didasarkan pada kriteria profesionalisme dan kualitas, bukan sekadar hubungan politik.
Mengamati jumlah dana sebesar dan sefantastis itu, tak mengherankan jika adanya dugaan korupsi 1700 T seputar anggaran alutsista tersebut akan mencuat ke publik. Keadaan semakin rumit dengan adanya indikasi KKN yang sangat mencolok terlihat dalam pemilihan vendor. Proses ini menimbulkan kesan kurang transparan, terkesan asal-asalan, dan mengundang kecurigaan terkait keterlibatan orang dalam atau kader-kader partai Gerindra yang memiliki hubungan dengan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dan Pembinaan program pengadaan alutsista tersebut..
Pentingnya transparansi juga mencuat dalam pengelolaan dana sebesar Rp 33 triliun untuk program food estate. Saat ini, program tersebut dihadapkan pada berbagai kendala dan dinilai gagal total oleh sejumlah pihak. Kritik terhadap kegagalan program food estate semakin menguat, mengingat besarnya investasi yang telah dikucurkan. Belum lagi adanya masalah lingkungan yang ditimbulkan akibat penggundulan hutan efek dari pembukaan lahan baru untuk proyek gagal tersebut.
Perlu dicatat bahwa undang-undang nomor 16 tahun menyatakan batasan penyertaan modal yayasan dalam satu badan usaha, maksimal 25 persen dari nilai kekayaan yayasan. Namun, pertanyaan muncul apakah hal ini benar-benar diikuti dalam pengadaan alutsista dan program food estate yang melibatkan pihak-pihak terafiliasi dengan Prabowo.
Kritik yang disampaikan Anies Baswedan mencerminkan kebutuhan akan pemantauan ketat dan evaluasi terhadap pengadaan alutsista dan program food estate. Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan independen perlu diutamakan untuk memastikan bahwa kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan yang profesional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik internal.
Bukan hanya Anies Baswedan saja, bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga sempat mengkritik keras kebijakan Menhan Prabowo Subianto dalam pengadaan alutsista. Hasto menuding Capres 02 itu menyalahgunakan kekuasaan dalam pengadaan, seperti bekerja sama hanya dengan kerabat dekat. Hal itu disampaikan Hasto saat menyinggung materi debat capres dengan tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik yang akan diselenggarakan, Minggu (7/1).
Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas kepada publik terkait proses pemilihan vendor, kriteria yang digunakan, dan tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa kebijakan ini menghasilkan manfaat maksimal bagi negara. Hanya dengan langkah-langkah transparan dan akuntabel, kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan, dan program-program strategis seperti pengadaan alutsista dan food estate dapat berjalan dengan efektif dan mendukung pembangunan nasional.
