Setiap era kepemimpinan pemerintahan memiliki masa kadaluwarsa yang pasti. Ini berlaku tidak hanya untuk pejabat negara, tetapi juga untuk presiden, yang pada akhir masa jabatannya akan digantikan oleh pemimpin berikutnya. Namun, kita sering menyaksikan bagaimana pejabat negara, termasuk presiden saat ini, tampak begitu sibuk dalam berbagai aktivitas politik pasca-kepresidenan, yang kadang-kadang jauh dari transparan dan jujur. Artikel ini akan membahas lebih mendalam fenomena ini dan mengungkap kemungkinan strategi tersembunyi yang mungkin ada di baliknya.
Menutupi Dosanya
Beberapa pejabat negara mungkin mencari pemimpin berikutnya sebagai upaya untuk mengubur jejak tindakan ilegal atau korupsi yang mereka lakukan selama masa jabatannya. Dengan memastikan bahwa pemimpin baru adalah "orang mereka," mereka berharap dapat menghindari penyelidikan lebih lanjut atas tindakan mereka yang meragukan.
Mengatur Penerusnya
Ada kasus di mana pejabat yang masih berkuasa berusaha memanipulasi pemilihan pemimpin berikutnya agar mendukung calon yang dapat mereka kendalikan. Dengan cara ini, mereka dapat terus memengaruhi kebijakan dan keputusan politik tanpa harus secara resmi berkuasa lagi.
Memelihara Kekuasaan
Beberapa pejabat negara khawatir kehilangan pengaruh mereka setelah masa jabatan mereka berakhir. Dengan mencari pemimpin berikutnya yang dapat mereka kendalikan, mereka berharap dapat mempertahankan pengaruh mereka di pemerintahan.
Perlindungan Bisnis dan Kelompok Kroni
Pejabat yang memiliki bisnis atau hubungan dengan kelompok ekonomi tertentu mungkin ingin memastikan bahwa pemimpin berikutnya tidak akan mengganggu bisnis mereka atau mengungkap praktik korupsi. Oleh karena itu, presiden dan para pejabat mencari calon yang akan melindungi kepentingan mereka.
Keluarga dalam Politik
Terkadang, pejabat mencoba membawa anggota keluarganya ke dalam dunia politik dengan mendukung mereka sebagai pemimpin berikutnya. Hal ini dapat memastikan bahwa kekuasaan dan pengaruh keluarga tersebut tetap terjaga. Sebagai contoh, anak dan menantu Presiden Jokowi yang menjabat sebagai Walikota adalah fenomena yang tengah berlangsung. Mungkin ini adalah salah satu pertimbangan Presiden Jokowi dalam campur tangan dalam pemilihan presiden berikutnya.
Meskipun mencari pemimpin berikutnya adalah bagian sah dari sistem politik Indonesia, kita harus tetap berhati-hati terhadap praktik-praktik yang mungkin tersembunyi di baliknya. Transparansi, integritas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dan pemimpin yang dipilih benar-benar melayani kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kemungkinan agenda tersembunyi ini, kita dapat lebih kritis dalam menilai tindakan pejabat negara yang mencari pemimpin berikutnya.
Tindakan Presiden Jokowi dalam campur tangan dalam pemilihan presiden berikutnya, yang dikenal dengan istilah "cawe-cawe," telah memunculkan pertanyaan tentang tujuannya yang mungkin lebih terkait dengan kepentingan pribadi daripada kepentingan demokrasi dan rakyat Indonesia. Ada kekhawatiran bahwa Presiden Jokowi berusaha memastikan bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru akan terus dikerjakan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) China, dengan menyewakan sebidang tanah seluas 34.000 hektar kepada warga negara China selama 190 tahun. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang kedaulatan nasional dan dampaknya pada masyarakat Indonesia, khususnya suku Dayak dan kelompok pribumi lainnya. Selain itu, syarat tambahan yang menyatakan bahwa warga Indonesia harus mempelajari bahasa Mandarin di sekolah-sekolah menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut tentang budaya dan identitas nasional Indonesia.
Keseluruhannya, tindakan ini mengundang keraguan tentang nasionalisme Presiden Jokowi dan dampaknya pada masa depan Indonesia.
