Tanggal 18 Januari 2026 menjadi titik awal polemik baru tentang tata kelola hutan di Indonesia. Dalam sebuah forum nasional, Anies Baswedan menyampaikan bahwa sebagian besar deforestasi di Indonesia terjadi secara legal karena memiliki izin resmi.
Pernyataan tersebut memunculkan diskusi tentang bagaimana negara mengelola sumber daya alamnya. Dua hari kemudian, Presiden Prabowo Subianto merespons dengan mencabut izin 28 perusahaan yang dianggap berkontribusi terhadap kerusakan hutan di tiga provinsi di Sumatra.
Polemik ini memperlihatkan dua sisi pendekatan. Di satu sisi, ada kritik terhadap sistem yang dinilai terlalu longgar dalam memberikan izin. Di sisi lain, ada tindakan administratif berupa pencabutan izin sebagai bentuk penegakan kebijakan.
Wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memang mengalami tekanan besar akibat ekspansi industri berbasis lahan. Deforestasi yang terjadi berdampak pada keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam.
Perdebatan pun mengarah pada pertanyaan mendasar: apakah kerangka hukum yang ada sudah cukup melindungi lingkungan? Legalitas administratif sering kali berbenturan dengan legitimasi moral ketika dampak sosial dan ekologisnya dirasakan masyarakat.
Langkah pemerintah mencabut izin perusahaan menunjukkan adanya evaluasi. Namun, sejumlah kalangan menilai perlunya reformasi yang lebih komprehensif, termasuk transparansi data konsesi dan penguatan pengawasan di lapangan.
Isu ini juga menunjukkan bahwa politik lingkungan semakin relevan dalam percaturan nasional. Publik tidak lagi melihat persoalan hutan sebagai isu sektoral, melainkan sebagai bagian dari arah pembangunan negara.
Ke depan, kesinambungan antara kritik publik dan kebijakan pemerintah akan menentukan hasil akhirnya. Apakah polemik ini menjadi awal perubahan paradigma, atau sekadar episode sementara dalam dinamika politik nasional.
